Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127

+62895639690001

Unggul dan profesional dalam pengembangan kajian ilmu syariah bertaraf internasional yang berkarakter keindonesiaan

Contact Info

Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127
[email protected]
+62895639690001

Follow Us

UIN Syekh Wasil Ambil Bagian dalam Rapat Nasional Forum Dekan FSH PTKIN 2025

Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia kembali menggelar Rapat Nasional pada 17–19 September 2025 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para dekan FSH PTKIN untuk memperkuat koordinasi, menyatukan visi, dan merumuskan langkah-langkah bersama dalam memajukan pendidikan tinggi syariah dan hukum di Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda pembukaan di kampus UIN Jakarta, yang ditandai dengan sambutan tuan rumah dan Ketua Forum Dekan. Pada kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa keberadaan FSH PTKIN harus terus beradaptasi dengan tantangan zaman, baik di ranah akademik maupun kebutuhan masyarakat, tanpa melepaskan ruh keislaman dan nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu agenda penting dalam rapat nasional kali ini adalah pembahasan terkait reformasi kepengurusan Forum Dekan FSH PTKIN. Melalui forum tersebut, para dekan berdiskusi mengenai arah organisasi, pembagian peran, dan strategi ke depan agar forum ini semakin responsif terhadap dinamika kebijakan pendidikan tinggi, khususnya pada bidang hukum dan syariah.

Selain rapat internal, kegiatan ini juga dirangkai dengan Seminar Nasional yang mengusung tema besar tentang masa depan alumni Fakultas Syariah dan Hukum. Seminar menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, serta Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diskusi hangat terjadi terkait posisi alumni FSH dalam sistem hukum nasional, serta peran penting mereka dalam memperkuat keadilan sosial di masyarakat.

Tema lain yang mendapat perhatian serius adalah kebijakan pemerintah terkait pendirian Program Studi Ilmu Hukum di PTKIN. Para pimpinan fakultas syariah dan hukum menegaskan pentingnya membuka prodi tersebut untuk memperluas akses mahasiswa, sekaligus menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Dengan hadirnya prodi Ilmu Hukum di PTKIN, diharapkan tercipta sinergi antara hukum positif, hukum Islam, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Momentum penting lainnya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Forum Dekan FSH PTKIN dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. MoU ini menjadi pijakan baru dalam mempererat kerja sama kelembagaan, khususnya dalam bidang penguatan kurikulum, praktik peradilan, serta pengembangan penelitian yang mendukung penguatan sistem hukum berbasis nilai-nilai syariah.

Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil, Dr. Khamim, M.Ag. turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam rangkaian agenda. Kehadiran beliau menegaskan komitmen UIN Syekh Wasil untuk terus mendukung langkah-langkah strategis forum, sekaligus memperkuat kontribusi Fakultas Syariah dalam pengembangan pendidikan hukum dan syariah di Indonesia.

Selain agenda formal, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan penguatan jejaring antar-dekan serta pemangku kepentingan. Sesi ramah tamah, diskusi informal, hingga pertemuan khusus dengan perwakilan pemerintah memberikan kesempatan untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dalam suasana penuh kebersamaan.

Rapat nasional ini ditutup dengan agenda perumusan rekomendasi dan kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman kerja forum pada periode berikutnya. Para dekan sepakat untuk terus mendorong penguatan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan, serta peningkatan daya saing lulusan FSH PTKIN di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat kebersamaan, Forum Dekan FSH PTKIN berkomitmen untuk menjadikan fakultas syariah dan hukum sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadaban, dan berdaya saing global.


Berita Lainnya